RADARBUMIGORA. Com– Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polkam) melalui Deputi Bidang Koordinasi Informasi dan Komunikasi (Inkom) melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Lombok Barat, dalam rangka menyerap aspirasi pengurus Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan Pemerintah Pusat yang mendorong pembentukan KDMP di setiap desa dan kelurahan sebagai upaya penguatan ekonomi kerakyatan. Di Lombok Barat, Deputi Bidang Inkom, Eko D. Indarto, mengunjungi KDMP Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar, yang menjalankan usahanya di Komplek Pasar Buah Jongklak.
Dalam pertemuan tersebut, Deputi Eko juga berdialog dengan 16 Ketua KDMP Desa se-Kecamatan Lingsar. Mereka menyampaikan berbagai aspirasi, mulai dari persoalan regulasi yang berkaitan dengan Kementerian Desa, posisi BUMDes dalam struktur kelembagaan ekonomi desa, hingga permasalahan kemitraan KDMP dengan perbankan, terutama mengenai kejelasan aturan penjaminan Dana Desa bagi kepala desa.
“Kehadiran kami untuk KDMP ini bertujuan menyerap informasi di lapangan agar dapat diharmonisasi dengan kebijakan kementerian teknis di pusat,” ujar Eko D. Indarto, Kamis (11/09/2025)
Ia menekankan bahwa kunjungan ini difokuskan pada penyerapan informasi mengenai kendala-kendala dan permasalahan yang dihadapi para pengurus KDMP di lapangan.
“KDMP adalah program Presiden Prabowo yang terbaru. Sebagai koperasi, prinsip dasarnya adalah dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Kami ingin agar koperasi ini bisa mengembangkan usaha yang variatif dan ke depan bisa menjadi mitra dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG),” lanjutnya.
Eko juga mengingatkan agar KDMP tidak hanya berfokus pada usaha simpan pinjam, tetapi mampu berkembang menjadi koperasi multiusaha yang bisa bermitra sebagai penyedia bahan baku untuk program-program nasional seperti MBG dan dapur di Sekolah Penggerak Pemberdayaan Gizi (SPPG).
Terpisah, Bupati Lombok Barat H. Lalu Ahmad Zaini menegaskan pentingnya KDMP memiliki visi bisnis yang jelas.
“Pengurus KDMP harus punya visi usaha. Kalau bisa, jenis usahanya variatif agar antar koperasi bisa saling mendukung. Misalnya, Dinas Pertanian sedang menginventarisir jumlah peternak ayam untuk melihat potensi produksi yang bisa dijadikan usaha koperasi,” (Red).