RADARBUMIGORA. Com - Dalam upaya memperkuat sinergi antar lembaga dan mendukung pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi, Universitas Bumigora menandatangani nota kesepahaman (MoU) bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Nusa Tenggara Barat, Kamis (18/9). Kesepakatan ini menjadi bagian dari penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kanwil Kemenkumham NTB dengan 13 perguruan tinggi di wilayah NTB.
Kerja sama tersebut mencakup berbagai program strategis, antara lain pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), penyuluhan hukum, program magang mahasiswa, hingga pelayanan administrasi hukum umum (AHU). Selain itu, perjanjian ini juga menekankan pentingnya perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual (KI), yang menjadi bagian dari komitmen bersama dalam penguatan kapasitas akademik dan pengabdian kepada masyarakat.
Kepala Kanwil Kemenkumham NTB, I Gusti Putu Milawati, menyampaikan apresiasinya atas terjalinnya kerja sama ini. Ia berharap kolaborasi tersebut dapat ditindaklanjuti dengan program-program konkret yang memberi manfaat nyata, baik bagi mahasiswa, dosen, maupun masyarakat umum.
“Selain untuk memperkuat tugas dan fungsi dari Kementerian Hukum, kami berharap dapat ditindaklanjuti dengan beragam kegiatan. Kami juga membuka ruang untuk mahasiswa, peneliti maupun dosen untuk berdiskusi,” ujar Milawati.
Universitas Bumigora sendiri menyambut baik perjanjian ini sebagai peluang strategis untuk memperluas kontribusi akademik dalam bidang hukum dan hak kekayaan intelektual.
Wakil Rektor III Universitas Bumigora, Lalu Ganda Rady Putra, menegaskan bahwa kolaborasi ini akan mendukung pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi secara optimal.
“Kami sangat menyambut baik inisiatif dan kolaborasi yang terjalin dengan Kanwil Kemenkumham NTB. Perjanjian kerja sama ini merupakan langkah strategis bagi Universitas Bumigora untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan dan kontribusi kepada masyarakat,” jelasnya.
Didukung dengan keberadaan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan Sentra Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) di lingkungan kampus, Universitas Bumigora berkomitmen untuk berperan aktif dalam mengimplementasikan program-program yang tertuang dalam MoU, termasuk dalam memberikan layanan bantuan hukum bagi masyarakat dan pencatatan KI yang efektif.
Melalui kolaborasi ini, Universitas Bumigora dan Kanwil Kemenkumham NTB berharap dapat menciptakan ruang sinergi yang berkelanjutan, yang tidak hanya memperkuat kualitas pendidikan tinggi, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi pembangunan hukum dan hak asasi manusia di Provinsi NTB. (Red).