RadarBumigora.com, Surabaya — Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyampaikan apresiasi kepada Dewan Pendidikan Provinsi se-Indonesia atas kontribusi dalam peningkatan mutu layanan pendidikan. Pernyataan tersebut disampaikannya saat menerima Rekomendasi Kebijakan Pendidikan Nasional dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V Dewan Pendidikan Provinsi se-Indonesia yang digelar di Surabaya, Rabu (20/11/2025).
“Atas nama Kemendikdasmen, saya menyampaikan terima kasih kepada Dewan Pendidikan atas Rekomendasi Kebijakan Pendidikan Nasional yang telah dirumuskan. Rekomendasi tersebut menjadi masukan bagi kami untuk dapat bekerja lebih baik dan selaras dengan kebijakan kementerian,” ujar Mu’ti.
Ia menegaskan bahwa kebijakan pendidikan tidak boleh hanya bersifat administratif, tetapi harus berbasis riset dan mengedepankan penguatan karakter. “Pendidikan tidak hanya soal proses belajar di sekolah, tetapi juga pembangunan budaya dan peradaban bangsa. Pendekatan berbasis penelitian, aspirasi publik, serta konteks daerah harus menjadi dasar kebijakan yang responsif dan berkelanjutan,” tambahnya.
Ketua Pelaksana Rakernas V, Muhammad Yunus, melaporkan bahwa kegiatan tahun ini merupakan kelanjutan dari Rakernas sebelumnya di Bangka Belitung, Mataram, Riau, dan Balikpapan.
Rakernas di Surabaya diikuti sekitar 300 peserta dari Dewan Pendidikan di 14 provinsi, Dinas Pendidikan kabupaten/kota, sekolah, perguruan tinggi, serta organisasi profesi di Jawa Timur.
Menurut Yunus, selain penyerahan Rekomendasi Kebijakan Pendidikan Nasional kepada Mendikdasmen dan Rekomendasi Revisi UU Sisdiknas kepada Komisi X DPR RI, agenda Rakernas juga mencakup seminar nasional dan kunjungan lapangan ke sejumlah sekolah di Surabaya.
Ia menegaskan bahwa rekomendasi yang dihasilkan telah melalui pembahasan mendalam sebagai masukan strategis untuk pengembangan kebijakan pendidikan.
Dukungan atas penyelenggaraan Rakernas turut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono. Ia menyebut pelaksanaan Rakernas di Jawa Timur sebagai momentum penting untuk memperkuat peran daerah dalam pembangunan pendidikan nasional. “Hal ini menjadi acuan bagi kita untuk meningkatkan kontribusi Dewan Pendidikan dalam mendorong kualitas pendidikan,” ujarnya.
Adhy menilai Dewan Pendidikan Jawa Timur memiliki peran strategis dalam menyampaikan masukan dari lapangan, menjembatani aspirasi masyarakat, serta mengadvokasi persoalan pendidikan seperti layanan pendidikan gratis, perundungan, dan kesenjangan kualitas. Fungsi tersebut penting untuk memastikan kebijakan daerah responsif terhadap kebutuhan satuan pendidikan.
Ketua Forum Dewan Pendidikan Provinsi se-Indonesia, Junaidi, menjelaskan empat peran strategis Dewan Pendidikan dalam tata kelola pendidikan daerah: advisory agency, supporting agency, controlling agency, dan mediating agency.
Ia menyoroti perlunya penguatan kelembagaan Dewan Pendidikan, mengingat baru 14 provinsi yang memiliki Dewan Pendidikan aktif. Karena itu, ia berharap kehadiran Mendikdasmen dapat mendorong upaya pembentukan Dewan Pendidikan Nasional sebagai mitra strategis pemerintah.
Rakernas V Dewan Pendidikan Provinsi se-Indonesia 2025 menegaskan komitmen bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam memperkuat tata kelola dan mutu layanan pendidikan. Kolaborasi dalam forum ini diharapkan mempercepat penyelesaian persoalan lapangan serta mendorong praktik baik yang dapat diadaptasi lintas daerah. (Red)