RadarBumigora.Com, Mataram – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus mematangkan konsep “NTB Connected” sebagai strategi pembangunan terpadu. Konsep ini tidak hanya menyasar percepatan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mengarahkan pemerataan struktur kewilayahan, terutama pembukaan akses baru ke kawasan selatan Pulau Lombok.
Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Kominfotik) NTB, H. Yusron Hadi, S.T., M.UM., dalam Bincang Kamisan Edisi ke-19, memaparkan alasan strategis pengembangan infrastruktur ke selatan. Ia menegaskan bahwa koridor tengah, yakni jalur Lembar–Kayangan, sudah berada pada titik jenuh.
“Fungsi infrastruktur itu dua: mendorong pertumbuhan dan mengarahkan pertumbuhan. Kenapa 2026 kita mengembangkan bypass port-to-port yang arahnya dari selatan? Karena koridor tengah dari Lembar ke Kayangan itu sudah sangat padat. Bahkan tidak ada lagi batas jelas antara Lombok Barat, Lombok Tengah, dan Lombok Timur,” ujar Yusron saat ditemui di UPT Layanan Digital Kominfotik NTB, Kamis (27/11/2025).
Selain pembangunan fisik, Yusron menekankan pentingnya konektivitas digital. Ia memastikan bahwa kawasan potensial baik pariwisata, perdagangan maupun pertanian tidak boleh mengalami blankspot internet. Pemprov juga tengah menyiapkan portal layanan terintegrasi yang direncanakan meluncur menjelang HUT NTB, dengan target integrasi 48 layanan provinsi serta layanan prioritas kabupaten/kota pada 2026.
Komitmen percepatan pembangunan turut disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB, Sadimin, S.T., M.T. Ia mengungkapkan bahwa rencana pembangunan jalan tol resmi dialihkan menjadi pembangunan bypass port-to-port segmen Sengkol–Pringgabaya.
“Kalau tol, anggarannya mencapai Rp22 triliun, sementara rasio lalu lintas (VCR) kita masih 0,4. Harus di atas 0,76 dulu. Kalau menunggu itu, terlalu lama,” jelasnya.
Sebagai opsi yang lebih efisien, PUPR menyiapkan dua jalur baru: shortcut Sengkol–Ganti sepanjang 13–14 km dan jalan baru Labuan Haji–Korleko sepanjang 11–12 km. Estimasi anggaran berada di kisaran Rp2 hingga Rp2,5 triliun, dengan target waktu tempuh Lembar–Kayangan dapat ditekan menjadi kurang dari dua jam.
“Tahun ini (2024) Feasibility Study. Tahun depan (2025) DED dan pembebasan lahan. Targetnya, jika 2027 lahan selesai, konstruksi langsung dimulai,” kata Sadimin.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman NTB, Baiq Nelly Yuniarti, AP., M.Si., mengingatkan bahwa pembangunan jalan harus dibarengi dengan penataan permukiman agar tidak memicu kawasan kumuh baru. Hal ini sejalan dengan Misi ke-6 RPJMD 2025–2029.
“Pada 2025, Pemprov menargetkan perbaikan 174 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan peningkatan PSU jalan lingkungan di sekitar 1.300 titik se-NTB,” ujarnya.
Ia mengingatkan pentingnya menjaga estetika kawasan saat akses baru dibuka. “Jangan sampai sirkuitnya cantik, tapi menuju ke sananya malah ketemu kawasan kumuh. Itu tidak elok,”(Red).