Kasus Dugaan Korupsi Buku SD di Lotim Mulai Seret Nama Baru
RadarBumigora.com. Mataram— Kasus dugaan korupsi pengadaan buku untuk SD di Lombok Timur mulai menyeret nama baru. Indikasi keterlibatan salah satu terdakwa dalam perkara pengadaan laptop Chromebook di Dikbud tahun 2022 muncul dalam penyidikan.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Lotim, Ugik Ramantyo, membenarkan hal tersebut. Namun, pihaknya belum bersedia membuka identitas terdakwa. “Memang tidak ada hubungan langsung antar perkara karena beda pengadaan. Tapi, dalam keterangan saksi, ada salah satu tersangka yang disebut,” ujarnya, Rabu (22/4).
Sinyal keterkaitan ini sebelumnya juga muncul dalam sidang tuntutan Chromebook. Jaksa menyebut sejumlah barang bukti akan dikembalikan ke penyidik Kejari Lotim untuk penanganan perkara lain.
Dalam kasus pengadaan buku SD se-Lombok Timur, Kejari Lotim telah memeriksa 58 saksi. Pemeriksaan masih berlanjut dengan menghadirkan satu ahli serta pendalaman keterangan tersangka. Penyidik juga telah mengajukan permintaan audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) ke Inspektorat NTB.
“Permintaan audit sudah kami kirim. Tapi sampai saat ini belum ada balasan resmi,” terang Ugik.
Mantan Kasi Pidsus Kejari Lotim, Ida Bagus Swadharma, menjelaskan pengadaan buku tidak terpusat di dinas. Setiap sekolah melakukan pengadaan sendiri. Buku yang diadakan meliputi Buku Smart Assessment, Buku Muatan Lokal, dan Buku Pendidikan Antikorupsi.
“Pengadaan bukan dari atas, tapi dari masing-masing sekolah. Jadi kami harus cek satu per satu, berapa yang dipesan dan nilainya,” jelasnya.
Hasil penelusuran awal menunjukkan dugaan praktik pengkondisian dan penggelembungan harga (mark-up). “Dugaan awal ada pengkondisian dan mark-up harga. Karena setiap sekolah mengajukan dengan nilai berbeda,” tegasnya.
Pengadaan bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan melalui APBN 2021–2025, rinciannya: Buku Smart Assessment 2021, buku muatan lokal 2023, dan buku pendidikan antikorupsi 2025.
Berdasarkan data Kemdikbud, terdapat 799 SD di Lombok Timur, tersebar di 21 kecamatan, terdiri dari 665 negeri dan 134 swasta. (Red)