Viral Perpisahan Siswa, Kadis Dikpora Tegaskan Norma Pendidikan Tak Boleh Dilanggar
RadarBumigora.Com, Mataram – Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) NTB, Syamsul Hadi, angkat bicara terkait video viral yang memperlihatkan aksi joget dalam acara perpisahan siswa di SMA 1 Pringgabaya, Lombok Timur.
Video berdurasi 18 detik itu menjadi sorotan publik karena dinilai menampilkan ekspresi berlebihan yang tidak sesuai semangat pendidikan.
“Memang videonya sangat pendek, baru hari ini saya lihat. Tetapi ekspresi seperti itu semestinya tidak terjadi karena terkesan berlebihan,” ujar Syamsul Hadi saat dikonfirmasi, Kamis (16/4/2026).
Menurutnya, Dikpora NTB tengah menyusun surat edaran yang akan ditujukan ke seluruh kepala sekolah terkait tata cara kegiatan perpisahan siswa.
Surat edaran tersebut menekankan bahwa perpisahan harus dilakukan secara sederhana dan tidak membebani siswa secara finansial.
“Perpisahan itu harus sederhana, tidak boleh membebani siswa. Pembiayaan harus bersifat sukarela, dan tidak boleh diekspresikan secara berlebihan, apalagi sampai mengganggu ketertiban umum atau berlangsung hingga larut malam,” tegasnya.
Syamsul Hadi menambahkan, kegiatan semacam itu seharusnya tetap berada di lingkungan sekolah dan tidak menimbulkan keresahan masyarakat.
Ia menekankan bahwa jika ekspresi perpisahan bertentangan dengan norma, hal itu justru kontradiktif dengan tujuan pendidikan.
“Tujuan pendidikan adalah membudayakan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Kalau ekspresinya bertentangan dengan budaya, maka itu tidak sejalan dengan tujuan pendidikan itu sendiri,” jelasnya.
Terkait kejadian di SMA 1 Pringgabaya, Kadis Dikpora meminta pihak sekolah segera memberikan klarifikasi dan menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat. Kepala sekolah pun dituntut bertanggung jawab atas semua aktivitas yang terjadi di lingkungan sekolah.
“Saya sudah minta kepala sekolah membuat klarifikasi dan permintaan maaf kepada masyarakat, karena bagaimanapun itu menjadi tanggung jawab pihak sekolah,” ujar Syamsul Hadi.
Selain itu, Dikpora NTB menugaskan jajaran di Lombok Timur untuk turun langsung ke sekolah guna memastikan situasi tidak meluas. Menurut Syamsul Hadi, keterlambatan penerbitan surat edaran disebabkan padatnya agenda dinas, termasuk mendampingi kunjungan pejabat pusat.
“Secepatnya akan saya tandatangani, agar ada pedoman yang jelas bagi sekolah dalam melaksanakan perpisahan siswa,”(Red).