Monev 2026, KI NTB Fokus Transparansi Badan Publik
RadarBumigora.Com.Mataram – Komisi Informasi (KI) Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai mematangkan instrumen Monitoring dan Evaluasi (Monev) badan publik tahun 2026. Tahun ini, penilaian keterbukaan informasi publik akan menyasar 107 badan publik di seluruh NTB dengan fokus utama pada penguatan transparansi dan akuntabilitas layanan informasi.
Ketua KI NTB, Sahnam, S.H. menegaskan, Monev 2026 tidak sekadar menjadi agenda rutin tahunan, tetapi juga instrumen penting untuk memotret sejauh mana komitmen badan publik dalam menjalankan keterbukaan informasi kepada masyarakat.
“Untuk Monev 2026, kami akan lebih menekankan pada kualitas informasi publik, komitmen badan publik, serta keterbukaan dalam pengelolaan anggaran, khususnya proyek-proyek strategis dan sistem pelayanan masyarakat berbasis digital,” ujarnya di Mataram.
Dalam pelaksanaannya, KI NTB akan menilai 107 badan publik yang terdiri dari 39 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), 19 lembaga vertikal seperti kepolisian, kejaksaan, BPK, BPKP, BPPOM, Bawaslu, KPU, dan instansi lainnya. Selain itu, juga terdapat 4 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), 20 SMA, SMK Negeri, PPID kabupaten/kota, 10 rumah sakit, serta 8 desa.
Adapun BUMD yang masuk dalam objek penilaian di antaranya Bank NTB Syariah (Bank NTBS) dan BPR NTB, yang menjadi bagian penting dalam pengukuran keterbukaan informasi sektor keuangan daerah.
KI NTB juga telah menetapkan sejumlah indikator utama dalam Monev 2026, meliputi kualitas informasi publik, jenis informasi yang disediakan, pelayanan informasi, komitmen badan publik, ketersediaan sarana dan prasarana, serta tingkat digitalisasi layanan informasi.
“Indikator ini kami susun untuk memastikan bahwa keterbukaan informasi tidak hanya bersifat formalitas, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tambahnya.
Dari hasil penilaian, badan publik nantinya akan diklasifikasikan dalam empat kategori, yakni tidak informatif, menuju informatif, cukup informatif, dan informatif. Kategori ini diharapkan dapat menjadi cerminan nyata tingkat keterbukaan setiap instansi di NTB.
Lebih lanjut, KI NTB menegaskan bahwa fokus utama Monev tahun ini adalah pada keterbukaan pengelolaan informasi dan manajemen Keterbukaan Informasi Publik (KIP), termasuk transparansi penggunaan anggaran belanja daerah, terutama pada proyek-proyek strategis.
“Kami ingin memastikan bahwa masyarakat dapat melihat dengan jelas bagaimana anggaran dikelola, serta bagaimana layanan publik dijalankan melalui sistem informasi yang terbuka dan mudah diakses,” jelasnya.
Hasil Monev 2026 nantinya akan menjadi gambaran umum tingkat keterbukaan badan publik di NTB, sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kualitas pelayanan informasi publik di tahun-tahun berikutnya. (Red).