IGA 2026, OPD Diminta Perkuat Bukti dan Dampak Inovasi
RadarBumigora.Com.Mataram– Pemerintah Provinsi NTB mulai mematangkan persiapan menghadapi penilaian Innovative Government Award (IGA) 2026.
Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta tidak hanya melahirkan inovasi baru, tetapi juga memastikan inovasi yang dijalankan memiliki dampak nyata, terukur, serta didukung dokumentasi yang lengkap.
Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Abul Chair, saat memimpin Rapat Koordinasi Inovasi Daerah NTB Tahun 2026 di Ruang Rapat Tambora Kantor Gubernur NTB, Kamis (11/6/2026).
Rapat yang difasilitasi Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) NTB itu dihadiri seluruh kepala perangkat daerah lingkup Pemprov NTB.
Dalam arahannya, Abul Chair mengingatkan agar inovasi daerah tidak sekadar dijadikan sarana mengikuti kompetisi atau mengejar penghargaan.
Menurutnya, tujuan utama inovasi adalah menghadirkan solusi atas berbagai persoalan masyarakat dan mendukung percepatan pembangunan daerah.
“IGA hanyalah instrumen pengukuran. Yang paling penting adalah apakah masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari inovasi yang kita lakukan,” tegasnya.
Abul menjelaskan, inovasi daerah harus diarahkan untuk menjawab berbagai isu strategis pembangunan, mulai dari pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, penguatan sektor pariwisata, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, hingga penguatan kolaborasi lintas sektor.
Karena itu, setiap OPD diminta tidak hanya menciptakan inovasi baru, tetapi juga mengembangkan inovasi yang telah berjalan agar dapat direplikasi dan memberikan manfaat yang terukur bagi masyarakat.
Dalam rapat tersebut, Pemprov NTB juga melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan inovasi daerah tahun 2025.
Sejumlah catatan menjadi perhatian bersama, di antaranya masih terbatasnya inovasi yang berhasil direplikasi, belum optimalnya dukungan data dan dokumentasi, minimnya video dokumentasi serta testimoni penerima manfaat, hingga perlunya penguatan hilirisasi inovasi dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
Sekda menegaskan, setiap inovasi harus mampu menunjukkan perubahan yang nyata melalui data sebelum dan sesudah pelaksanaan.
Selain itu, inovasi juga harus memiliki dampak yang terukur, berkelanjutan, mudah direplikasi, dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
“Jangan membuat inovasi karena ada lombanya. Buatlah inovasi karena ada persoalan yang harus diselesaikan dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Pemprov NTB menargetkan penguatan inovasi sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi NTB Makmur Mendunia.
Salah satu program yang didorong menjadi inovasi unggulan daerah adalah IKHTIAR Pengentasan Kemiskinan melalui Desa Berdaya.
Program tersebut mengintegrasikan pemberdayaan masyarakat, penguatan ekonomi desa, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta kolaborasi lintas perangkat daerah.
Untuk mendukung target tersebut, Sekda memberikan lima arahan utama kepada seluruh OPD. Pertama, menjadikan kepala OPD sebagai penanggung jawab utama inovasi. Kedua, memastikan setiap inovasi memiliki dampak yang terukur. Ketiga, memperkuat dokumentasi dan evidence inovasi. Keempat, mengoptimalkan peran BRIDA sebagai pusat inovasi daerah. Kelima, mendorong NTB menjadi salah satu daerah rujukan inovasi nasional.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemprov NTB berharap budaya inovasi semakin mengakar di lingkungan birokrasi.
Inovasi diharapkan tidak hanya meningkatkan capaian indeks maupun penghargaan daerah, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif, responsif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Kepala BRIDA NTB, I Gede Putu Aryadi, mengatakan keberhasilan inovasi daerah tidak ditentukan oleh banyaknya inovasi yang dilaporkan. Menurutnya, kualitas implementasi, dampak yang dihasilkan, dan keberlanjutan program menjadi faktor utama dalam penilaian.
Aryadi menegaskan BRIDA akan terus memperkuat perannya sebagai pusat inovasi daerah yang mendampingi OPD dalam proses pengembangan, pengukuran dampak, dokumentasi, hingga pelaporan inovasi.
“Inovasi harus menjadi instrumen percepatan pembangunan daerah. Karena itu setiap OPD perlu memastikan inovasi yang dikembangkan memiliki dampak nyata, berbasis data, terdokumentasi dengan baik, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” katanya.
Pada kesempatan itu juga dipaparkan target peningkatan kualitas inovasi daerah NTB tahun 2026. (Red).