Rp500 Ribu Sebulan, Bagaimana Tendik Bisa Sejahtera?
RadarBumigora.Com.Mataram – Nasib tenaga kependidikan (Tendik) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (P3K PW) pada jenjang SMA, SMK, dan SLB di Nusa Tenggara Barat (NTB) memprihatinkan. Di tengah beban kerja yang terus meningkat, sebagian besar tenaga administrasi sekolah hanya menerima gaji sekitar Rp500 ribu per bulan.
Kondisi tersebut memicu keluhan dari kalangan tenaga kependidikan yang selama ini menjadi ujung tombak pelayanan administrasi di satuan pendidikan. Mereka menilai besaran gaji yang diterima saat ini jauh dari layak dan tidak sebanding dengan kebutuhan hidup yang terus meningkat.
Ketua Asosiasi Tenaga Administrasi Sekolah (ATAS) Provinsi NTB, M. Junaedi Adnan, meminta Pemerintah Provinsi NTB memberikan perhatian serius terhadap kesejahteraan tenaga kependidikan yang berstatus P3K PW.
Menurutnya, tenaga kependidikan memiliki tanggung jawab besar dalam mendukung kelancaran operasional sekolah. Namun, perhatian terhadap kesejahteraan mereka masih sangat minim.
“Perwajahan satuan pendidikan jenjang SMA, SMK, dan SLB se-NTB tidak lepas dari peran tenaga kependidikan. Contoh kecil saja petugas kebersihan yang kini berstatus P3K PW hanya menerima gaji sekitar Rp500 ribu per bulan. Logika akal sehat, apakah mereka bisa bekerja maksimal jika kesejahteraannya tidak diperhatikan?” ujarnya Kamis, (25/6/2026).
Junaedi mengungkapkan, sejak sebagian tenaga kependidikan diangkat menjadi P3K paruh waktu, pihaknya kesulitan mendorong peningkatan kinerja secara maksimal. Pasalnya, banyak tenaga kependidikan yang terpaksa mencari pekerjaan sampingan demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
“Kami tidak bisa memberikan tekanan lebih terhadap kinerja mereka. Karena di sisi lain mereka juga harus memikirkan kebutuhan keluarga. Banyak yang harus mencari tambahan penghasilan di luar jam kerja,” katanya.
Ia berharap Pemerintah Provinsi NTB segera mengambil langkah konkret menyusul adanya kebijakan relaksasi penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah pusat. Menurutnya, peluang tersebut bisa dimanfaatkan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan tenaga kependidikan di sekolah negeri.
“Kami berharap relaksasi dana BOS yang sudah mendapat respons dari pemerintah pusat bisa segera ditindaklanjuti. Dengan tetap memperhatikan kemampuan satuan pendidikan, alokasi yang diperbolehkan hingga 20 persen dari dana BOS reguler dapat menjadi solusi sementara bagi kesejahteraan tenaga kependidikan,” tegasnya.
Junaedi menambahkan, penghasilan Rp500 ribu per bulan yang diterima tenaga kependidikan P3K PW saat ini jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Padahal tugas yang mereka emban tidak kalah penting dibandingkan tenaga pendidik.
“Dengan kondisi harga kebutuhan pokok sekarang, tentu sangat berat. Namun teman-teman tetap menjalankan tugas karena memiliki tanggung jawab terhadap satuan pendidikan,” ujarnya.
Peran tenaga kependidikan sendiri sangat vital dalam menunjang kelancaran proses belajar mengajar. Mereka bertanggung jawab dalam pengelolaan administrasi keuangan, penginputan data siswa dan tenaga pendidik, pengelolaan perpustakaan, pelayanan kepada orang tua siswa, hingga berbagai urusan administrasi lainnya.
Keluhan serupa juga disampaikan sejumlah tenaga kependidikan lainnya. Mereka berharap pemerintah daerah lebih memperhatikan kesejahteraan tenaga kependidikan, terutama bagi mereka yang telah mengabdi selama bertahun-tahun di sekolah.
“Kami berharap ada kebijakan yang berpihak kepada tenaga kependidikan. Jangan sampai kami yang mengurus berbagai kebutuhan administrasi sekolah justru kurang mendapat perhatian,” ujar salah seorang tenaga kependidikan.
Persoalan kesejahteraan tenaga kependidikan P3K PW kini menjadi perhatian berbagai pihak. Keberadaan mereka dinilai sangat penting dalam mendukung pelayanan pendidikan pada sekolah-sekolah yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi NTB.
Karena itu, kalangan tenaga kependidikan mendesak Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) NTB untuk mengevaluasi besaran gaji yang diterima tenaga kependidikan P3K PW. Mereka berharap ada penyesuaian anggaran agar kesejahteraan tenaga kependidikan meningkat seiring bertambahnya beban dan tuntutan kerja.
“Kami tidak meminta yang berlebihan. Yang kami harapkan adalah perhatian dan penghargaan yang layak atas pengabdian yang selama ini kami lakukan untuk dunia pendidikan,” tandasnya.
Para tenaga kependidikan berharap pemerintah segera menghadirkan solusi konkret. Sebab di balik lancarnya pelayanan administrasi dan operasional sekolah, terdapat peran tenaga kependidikan yang selama ini bekerja di balik layar dengan segala keterbatasan yang mereka hadapi. (Red).