Stop MBG atau Lanjut? Tata Kelola Adalah Kunci Utama
Oleh: Abdul Mukmin Ry
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hadir sebagai salah satu kebijakan strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama bagi anak-anak usia sekolah yang menjadi generasi penerus bangsa. Tujuan mulia ini tentu patut diapresiasi, karena persoalan gizi masih menjadi tantangan serius dalam upaya membangun sumber daya manusia Indonesia yang sehat, cerdas, dan produktif.
Namun, dalam perjalanannya, program MBG tidak lepas dari berbagai kritik dan evaluasi. Muncul pertanyaan di ruang publik: apakah program ini sebaiknya dihentikan atau justru dilanjutkan?
Menurut saya, perdebatan tersebut tidak seharusnya terjebak pada dikotomi sederhana antara "stop" atau "lanjut". Pertanyaan yang lebih mendasar adalah bagaimana tata kelola program ini dijalankan. Sebab, keberhasilan sebuah kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh niat baik atau besarnya anggaran yang dialokasikan, tetapi juga oleh kualitas pengelolaan, pengawasan, dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya.
Program yang dirancang dengan tujuan mulia sekalipun dapat menimbulkan berbagai persoalan apabila tata kelolanya lemah. Berbagai kendala yang muncul di lapangan, seperti distribusi yang belum merata, kualitas makanan yang tidak konsisten, keterlambatan penyaluran, hingga potensi pemborosan anggaran, sejatinya merupakan persoalan manajemen yang harus dibenahi. Solusinya bukan serta-merta menghentikan program, melainkan memperkuat sistem yang mengawal pelaksanaannya.
Di sisi lain, jika program MBG terbukti mampu meningkatkan asupan gizi anak, menekan angka stunting, membantu keluarga kurang mampu, serta mendukung kualitas pendidikan melalui peningkatan konsentrasi belajar siswa, maka program ini memiliki nilai strategis yang layak dipertahankan dan dikembangkan.
Karena itu, tata kelola harus menjadi prioritas utama. Pemerintah perlu memastikan adanya transparansi dalam penggunaan anggaran, sistem pengawasan yang efektif, mekanisme pelaporan yang terbuka, serta evaluasi yang dilakukan secara berkala dan independen. Pelibatan pemerintah daerah, sekolah, tenaga kesehatan, pelaku usaha lokal, hingga masyarakat sipil juga menjadi faktor penting agar program berjalan sesuai tujuan dan tepat sasaran.
Selain itu, keberhasilan MBG tidak boleh hanya diukur dari jumlah makanan yang dibagikan, tetapi juga dari dampak nyata yang dihasilkan. Apakah status gizi anak meningkat? Apakah angka stunting menurun? Apakah kualitas kesehatan dan kemampuan belajar siswa menjadi lebih baik? Pertanyaan-pertanyaan tersebut harus menjadi indikator utama dalam menilai efektivitas program.
Pada akhirnya, pilihan terbaik bukan sekadar menentukan apakah MBG harus dihentikan atau dilanjutkan. Yang jauh lebih penting adalah memastikan bahwa setiap rupiah uang negara yang digunakan benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Program MBG dapat menjadi investasi jangka panjang yang sangat berharga bagi masa depan bangsa apabila dijalankan secara profesional, transparan, dan akuntabel.
Dengan demikian, fokus utama seharusnya bukan pada perdebatan "stop atau lanjut", melainkan pada komitmen untuk membangun tata kelola yang baik. Sebab, ketika tata kelola diperkuat, manfaat program akan semakin dirasakan masyarakat. Sebaliknya, tanpa tata kelola yang baik, program sebesar apa pun akan sulit mencapai tujuan yang diharapkan.
MBG layak dilanjutkan, tetapi dengan syarat: tata kelolanya harus terus diperbaiki dan diawasi secara serius. Karena pada akhirnya, keberhasilan sebuah program bukan ditentukan oleh besarnya anggaran, melainkan oleh kualitas pengelolaannya dan manfaat yang dirasakan rakyat