Dialog Bareng Fadli Zon, Hazmi Hamzar Dorong Pemda Serius Garap Anggaran Budaya

Daftar Isi

RadarBumigora.Com – Peluang mendapatkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat untuk pembangunan dan pemajuan kebudayaan di daerah terbuka lebar. Namun, peluang tersebut tidak akan datang dengan sendirinya jika pemerintah daerah hanya berpangku tangan. 

Dibutuhkan langkah proaktif dengan memperkuat komunikasi dan aktif menjemput program ke kementerian terkait.

Ketua Komite Seni Budaya Nusantara (KSBN) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. Drs. TGH. Hazmi Hamzar, S.H., M.H., mengingatkan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota agar tidak menyia-nyiakan peluang tersebut. 

Gubernur, bupati, wali kota hingga jajaran kepala dinas diminta lebih agresif membangun komunikasi dengan pemerintah pusat, khususnya dalam mengusulkan program pembangunan dan kebudayaan.

Dorongan itu disampaikan Hazmi Hamzar saat menghadiri Dialog Kebudayaan bersama Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon, di Hotel Lombok Garden, Mataram, Rabu (18/11/2026). Forum tersebut dihadiri komunitas kebudayaan, akademisi, serta para pegiat seni dan budaya se-NTB.

Menurut Hazmi, pemerintah pusat saat ini memberikan ruang cukup terbuka bagi daerah untuk mengusulkan berbagai program sesuai kebutuhan. Hanya saja, peluang tersebut harus diikuti keseriusan pemerintah daerah dalam menyusun proposal dan melakukan komunikasi langsung dengan kementerian.

"Pemerintah pusat tidak mungkin menawarkan anggaran begitu saja kalau daerah hanya menunggu. Siapa yang rajin datang dan menjemput bola ke Jakarta, dialah yang akan mendapat alokasi program," ujar Hazmi.

Ia mencontohkan pengalamannya dalam mengelola lembaga pendidikan dan yayasan pondok pesantren. Dukungan anggaran dari pemerintah pusat, kata dia, bisa diperoleh melalui komunikasi yang intensif serta pengajuan program yang tepat sasaran.

Karena itu, ia meminta pemerintah daerah di NTB tidak ragu memperbanyak koordinasi ke Jakarta. Setiap kunjungan harus dibarengi proposal program yang jelas, terukur, dan sesuai kebutuhan daerah. Sinergi dengan DPRD juga dinilai penting agar program yang diajukan memiliki dukungan dan perencanaan yang matang.

Hazmi mengungkapkan, dalam dialog tersebut juga mencuat persoalan masih minimnya proposal program dari NTB yang masuk ke kementerian. Kondisi ini harus menjadi perhatian serius agar daerah tidak kehilangan kesempatan mendapatkan dukungan pemerintah pusat.

"Tadi juga terungkap bahwa masih minim proposal yang masuk dari NTB ke kementerian. Ini menjadi catatan agar pemerintah daerah jangan sampai melewatkan peluang besar yang sudah dibuka lebar oleh pemerintah pusat," tegasnya.

Sementara itu, Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon, memberikan apresiasi terhadap kepemimpinan KSBN NTB yang kini dinakhodai seorang tokoh agama sekaligus Tuan Guru.

Menurutnya, perpaduan nilai religius dan kearifan lokal merupakan kekuatan tersendiri dalam mendorong pemajuan kebudayaan di NTB.

"Kita berharap forum dialog dan berbagai kegiatan budaya ini mampu menggairahkan pemajuan kebudayaan sekaligus menggerakkan ekonomi daerah," ujar Fadli Zon.

Dalam kunjungan kerjanya ke NTB, Fadli Zon juga meninjau sejumlah ruang publik dan destinasi budaya strategis. Di antaranya Taman Budaya NTB, Museum Negeri NTB, serta Kampung Adat Sade di Kabupaten Lombok Tengah.

Fadli menegaskan, program nasional pemajuan kebudayaan tidak sekadar menjadi agenda pelestarian warisan budaya. Lebih dari itu, program tersebut diharapkan menjadi stimulus untuk memperkuat ekosistem komunitas seni, memperbaiki tata kelola kebudayaan, sekaligus meningkatkan kunjungan wisata berbasis budaya.

Daerah juga memiliki kesempatan yang sama untuk mengusulkan penetapan cagar budaya maupun Warisan Budaya Tak Benda (WBTB). 

Karena itu, potensi budaya yang dimiliki masing-masing daerah perlu didata, dikembangkan, dan dipromosikan secara berkelanjutan.

Berdasarkan data Dinas Kebudayaan, program revitalisasi dan pemajuan kebudayaan NTB periode 2026–2027 difokuskan pada penetapan WBTB, revitalisasi ruang seni dan kawasan bersejarah, serta pendataan kebudayaan berbasis digital.

Saat ini, NTB telah mencatat tujuh penetapan WBTB tingkat nasional. Sejumlah warisan budaya yang menjadi kebanggaan daerah tersebut di antaranya Sate Rembiga dari Kota Mataram, Temerodok, Belanjakan, dan Tenun Sapit dari Lombok Timur, serta Minasarua dan Tenun Renda.

Dengan potensi budaya yang besar, NTB dinilai memiliki modal kuat untuk mengembangkan sektor kebudayaan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, potensi tersebut membutuhkan keseriusan pemerintah daerah dalam menyiapkan program dan menjemput dukungan anggaran dari pemerintah pusat. (Red).