Perjuangkan Nasib Pesantren, Nanang Samodra Dorong Penguatan Anggaran hingga Pengangkatan Guru PPPK
RadarBumigora.Con – Dukungan anggaran bagi pondok pesantren (ponpes) dinilai masih membutuhkan perhatian serius pemerintah. Keterbatasan biaya operasional hingga persoalan kesejahteraan tenaga pendidik menjadi tantangan yang dihadapi banyak lembaga pendidikan keagamaan di daerah.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Nanang Samodra, menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan penguatan dukungan anggaran bagi pesantren. Tidak hanya soal pembiayaan operasional, perjuangan tersebut juga mencakup perluasan akses beasiswa bagi santri serta kepastian kesejahteraan guru swasta melalui pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Komitmen itu disampaikan Nanang saat mengikuti kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI ke Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, Sabtu (14/11).
Nanang menegaskan, perjuangan terhadap lembaga pendidikan keagamaan menjadi komitmen bersama seluruh anggota Komisi VIII DPR RI. Bahkan, perbedaan latar belakang partai politik tidak boleh menjadi penghalang dalam memperjuangkan aspirasi pesantren.
"Insyaallah kami perjuangkan, Bapak-Bapak. Semua teman-teman Komisi VIII, tidak ada partai A, B, C, D, semua kompak satu partai: Komisi VIII," tegas politisi Fraksi Partai Demokrat tersebut.
Menurut Nanang, persoalan pendanaan pesantren bukan perkara sederhana. Ia mengaku memahami langsung kondisi tersebut karena memiliki pengalaman sebagai ketua yayasan pesantren.
Salah satu persoalan yang kerap dihadapi pengelola pesantren adalah keterbatasan dana operasional, terutama untuk memenuhi kewajiban pembayaran gaji para pendidik setiap bulan.
Bahkan, memasuki tanggal 20-an, sejumlah pengelola pesantren mulai kesulitan mengatur keuangan. Sementara itu, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diterima belum sepenuhnya mampu menutupi kebutuhan operasional lembaga.
Persoalan lainnya berkaitan dengan keterbatasan dukungan anggaran pemerintah daerah untuk kegiatan keagamaan. Hal ini tidak terlepas dari pengaturan kewenangan dalam undang-undang pemerintahan daerah yang tidak memasukkan urusan agama sebagai urusan yang diserahkan kepada pemerintah daerah melalui otonomi daerah.
Akibatnya, penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk kegiatan keagamaan kerap menghadapi persoalan dalam pemeriksaan keuangan.
Karena itu, Nanang menilai kehadiran Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren menjadi landasan penting untuk membuka ruang dukungan pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan pesantren.
Ia juga mengapresiasi Kabupaten Pamekasan yang telah memiliki peraturan daerah tentang pesantren. Namun, keberadaan regulasi tersebut harus dibarengi kontribusi nyata dalam mendukung pengembangan lembaga pendidikan keagamaan.
Di sisi lain, Nanang menyoroti masih adanya ketimpangan perlakuan antara kelembagaan pendidikan umum dan pendidikan keagamaan. Menurutnya, lembaga pendidikan keagamaan semestinya mendapatkan perhatian dan dukungan yang proporsional sesuai dengan peran serta cakupan pelayanannya.
Tak hanya persoalan anggaran, perjuangan Komisi VIII juga menyasar akses pendidikan bagi para santri. Nanang mendorong perluasan alokasi beasiswa melalui Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP).
Ia menyebut, Komisi VIII telah beberapa tahun memperjuangkan peningkatan alokasi beasiswa bagi santri. Meski sebelumnya terkendala keterbatasan anggaran, peluang penambahan dukungan tersebut mulai terbuka melalui pembahasan bersama pemerintah.
"Jangan langsung minta banyak, yang penting ada dulu, pelan-pelan bertahap nanti kita tambah," ujarnya.
Persoalan kesejahteraan guru swasta juga menjadi perhatian serius. Nanang menyoroti nasib lebih dari 700 ribu guru swasta yang membutuhkan kepastian status dan kesejahteraan melalui skema pengangkatan PPPK.
Menurutnya, meskipun pimpinan DPR telah menyepakati pentingnya pengangkatan guru swasta, ketentuan dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) masih menjadi salah satu kendala pembiayaan melalui APBN.
Untuk membuka jalan penyelesaian, Komisi VIII telah meminta Komisi II DPR RI mendorong revisi UU ASN. Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada guru-guru di lembaga pendidikan keagamaan, termasuk pondok pesantren, untuk memperoleh kepastian status dan dukungan pembiayaan dari APBN.
"Kalau belum lagi, kita akan gedor lagi," tegasnya.
Selain itu, Nanang turut menyambut usulan penerapan rekognisi pembelajaran lampau (RPL). Skema tersebut dinilai dapat menjadi alternatif bagi masyarakat yang memiliki pengalaman dan kompetensi untuk memperoleh pengakuan akademik sehingga masa studi dapat ditempuh lebih singkat.
Komisi VIII, kata dia, akan menyuarakan usulan tersebut dalam pembahasan bersama Kementerian Agama sebagai bagian dari upaya memperluas kesempatan pendidikan yang setara.
"Kita tidak mau dibeda-bedakan, kita ingin keadilan," tandasnya.
Sementara itu, terkait pengembangan Direktorat Jenderal Pondok Pesantren, Nanang juga menyoroti mekanisme penyaluran bantuan pembangunan dan rehabilitasi pesantren pascarobohnya bangunan Pondok Pesantren Al Khoziny.
Ia menyebut, setelah peristiwa tersebut, penyaluran anggaran pembangunan pesantren oleh Kementerian Agama menghadapi pembatasan. Bahkan, permohonan bantuan rehabilitasi harus melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Menurutnya, mekanisme tersebut perlu dievaluasi karena berpotensi membutuhkan biaya lebih besar dan belum tentu sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pesantren.
Nanang berharap Kementerian Agama kembali memperoleh ruang kewenangan dalam pelaksanaan pembangunan pesantren, tentunya dengan tetap mengutamakan standar keselamatan bangunan.
"Kalau kita ingin swakelola, yang saya inginkan cukup didampingi oleh tenaga ahli dari PU pada saat pembangunan supaya terjamin keselamatannya. Ini masih kami upayakan," tuturnya.
Nanang memastikan Komisi VIII DPR RI akan terus mengawal berbagai persoalan pendidikan keagamaan tersebut. Kekompakan seluruh anggota komisi menjadi modal penting untuk memperjuangkan kebijakan yang lebih adil bagi pesantren, santri, serta tenaga pendidik di seluruh daerah.
"Jadi jangan khawatir, kami di Komisi VIII sekali lagi kompak semua untuk memperjuangkan teman-teman dari daerah," pungkasnya. (Red).
