RadarBumigora.com, Lombok Barat – Di balik megahnya fasilitas dan nama besar sejumlah sekolah swasta di Lombok Barat, tersembunyi kisah pilu yang jarang terdengar: jeritan guru honorer swasta yang terus terpinggirkan dari sistem kesejahteraan pendidikan nasional.
Nasib para pendidik ini kian mengkhawatirkan setelah muncul wacana dari Pemerintah Kabupaten Lombok Barat untuk merumahkan tenaga honorer. Kebijakan ini dinilai mengabaikan kontribusi besar para guru swasta yang selama ini menjadi garda terdepan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
Pemerhati pendidikan NTB sekaligus pengurus Yayasan Tunas Bangsa Senggigi, Rusman Khair, SS., SH., menyampaikan keprihatinannya. Ia menilai guru honorer swasta selama ini tidak diperlakukan sebagaimana mestinya.
“Mereka bukan relawan. Mereka adalah pekerja profesional yang memiliki tanggung jawab terhadap keluarga dan pendidikan. Namun, masih saja diperlakukan seolah hanya pelengkap,” tegas Rusman, Senin (20/10/2025).
Menurutnya, Pemerintah pusat dan daerah agar tidak hanya melihat permasalahan guru dari sisi efisiensi anggaran. Diperlukan kebijakan yang berbasis keadilan dan kemanusiaan, yang menjadikan guru honorer swasta sebagai bagian integral dari pembangunan pendidikan nasional.
“Jeritan ini bukan sekadar keluhan. Ini panggilan moral bagi para pengambil kebijakan untuk melihat guru honorer swasta bukan sebagai beban, melainkan sebagai pilar penting pendidikan Indonesia,” pungkas Rusman.
Hal senada disampaikan oleh Kepala TK Tunas Bangsa Senggigi, Riyadatul Jannah, S.Pd. Ia menyebut bahwa guru honorer swasta bekerja penuh dedikasi setiap hari, namun diganjar upah yang jauh dari kata layak.
“Kami mencerdaskan anak bangsa, sama seperti guru negeri. Tapi mengapa kami terus terpinggirkan? Tidak ada tunjangan, tidak ada jaminan sosial, bahkan masa depan pun tak pasti,” keluhnya.
Menurutnya, Harapan sempat datang melalui program Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Namun realitasnya, akses terhadap program ini masih sulit dijangkau oleh guru swasta. Banyak yang merasa tidak mendapat prioritas, bahkan masa pengabdian mereka selama puluhan tahun tidak diakui secara administratif.
“Ada guru negeri yang baru bekerja satu atau dua tahun langsung lolos PPPK. Sementara kami yang sudah puluhan tahun mengabdi, seolah tak dilihat,” ucap salah satu guru swasta yang enggan disebutkan namanya.
Di tengah ketidakpastian ekonomi, para guru honorer swasta kini berada di persimpangan jalan. Tetap setia pada institusi tempat mereka tumbuh atau mencari kepastian melalui jalur ASN.
Sejumlah guru mulai menyuarakan aspirasi mereka. Beberapa tuntutan yang diajukan supaya Akses yang setara dalam seleksi ASN (PPPK dan CPNS), Pengakuan masa kerja dan kontribusi guru swasta dan meminta supaya mengevaluasi ulang program PPPK paruh waktu yang dianggap tidak menjawab kebutuhan ril. (Red).