Radarbumigora.com, Lombok Timur – Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Muzihir, mengeluarkan pernyataan tegas terhadap sejumlah kader yang dianggap tidak loyal terhadap kepengurusan partai hasil Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang berlangsung di Ancol, Jakarta Utara, menghasilkan dualisme kepemimpinan.
Muhamad Mardiono dan Agus Suparmanto sama-sama saling klaim terpilih sebagai ketua umum PPP secara aklamasi. Hanya saja, Kementerian Hukum telah mengesahkan Muhammad Mardiono sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) periode 2025–2030.
Keluarnya Surat Keputusan (SK) Kementerian Hukum dari pemerintah itu menandai berakhirnya polemik dualisme yang sempat membayangi PPP.
Muzihir menyebut, setidaknya enam Dewan Pimpinan Cabang (DPC) kabupaten/kota di NTB yang dinilai tidak sejalan dengan garis partai, yakni DPC PPP Kabupaten Lombok Utara, Kota Bima, Kabupaten Bima, Dompu, Lombok Timur, dan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Selain itu, Sekretaris DPW PPP NTB, Muhammad Akri, juga turut disebut sebagai salah satu kader yang membelot.
“Pasti akan ada evaluasi, baik melalui Musyawarah Wilayah (Muswil) maupun Musyawarah Cabang (Muscab),” ujar Muzihir belum lama ini.
Ia menegaskan akan mengambil tindakan tegas terhadap kader yang tidak patuh pada arah kebijakan partai. Bahkan, ia menyatakan siap “membinasakan” secara politik kader-kader yang dinilai membangkang.
“Sudah lima tahun saya bersabar membimbing adik-adik ini. Hari ini saya akan lakukan evaluasi. Jika tidak bisa dibina, maka akan kita binasakan sesuai arahan Ketua Umum DPP PPP, Muhammad Mardiono,” tegas Muzihir.
Ia juga menegaskan tidak ada ruang bagi kader yang “bermain dua kaki” dalam dinamika internal partai. “Jika ada yang melawan garis partai, maka saya pastikan akan saya binasakan secara politik,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPC PPP Lombok Timur, Lalu Husnan Karyadi, menyatakan kesiapannya untuk mengikuti keputusan pemerintah yang telah mengesahkan kepengurusan di bawah Mardiono.
“Kita wajib patuh kepada keputusan pemerintah, dalam hal ini Kemenkum, yang telah menetapkan Pak Mardiono sebagai Ketua Umum DPP PPP. Maka kami siap melakukan konsolidasi menghadapi Pemilu 2029,” (Red).