RadarBumigora.com. Bali – Tiga provinsi di kawasan timur Indonesia, yakni Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT), sepakat membentuk Kerja Sama Regional Bali, NTB, dan NTT (KR BNN) sebagai langkah strategis memperkuat sinergi pembangunan lintas daerah.
Kesepakatan ini dicapai dalam pertemuan yang berlangsung di Gedung Kertha Sabha, Pendopo Gubernur Bali, Senin (3/11/2025).
Hadir dalam pertemuan tersebut Gubernur Bali Dr. Ir. I Wayan Koster, M.M., Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. H. Lalu Muhammad Iqbal, S.IP., M.Si., serta Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, S.Si., Apt.
Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. H. Lalu Muhammad Iqbal, S.IP., M.Si., selaku penggagas inisiatif, menegaskan pentingnya kolaborasi antardaerah untuk mewujudkan integrasi ekonomi, energi, dan konektivitas di kawasan timur Indonesia.
"Ada dua segmen yang perlu kita pikirkan ke depan: kerja sama dan integrasi. Kami melihat peluang besar untuk membangun sistem energi hijau terintegrasi, konektivitas logistik, dan penguatan pariwisata lintas wilayah sebagai satu ekosistem,” ujar Gubernur NTB Miq Iqbal sapaan akrabnya.
Dalam paparannya, Miq Iqbal menyoroti potensi energi terbarukan di NTB dan NTT yang memiliki radiasi matahari tertinggi di Indonesia serta kapasitas bendungan yang besar untuk pengembangan PLTS dan mikrohidro. Ia mengusulkan pembangunan super grid energi bersih yang menghubungkan ketiga provinsi guna mewujudkan kawasan Bali-Nusra sebagai sentra energi hijau nasional.
Selain sektor energi, kerja sama ini juga menitikberatkan pada peningkatan konektivitas antarwilayah. NTB tengah menyiapkan proyek port-to-port bypass untuk mempercepat arus logistik, mengembangkan Pelabuhan Gili Mas sebagai pusat distribusi regional, dan memperluas jaringan penerbangan di Bandara Internasional Lombok sebagai mini hub Indonesia Timur.
Pengembangan transportasi laut dan seaplane antar pulau kecil juga dirancang untuk mendukung sektor pariwisata dan distribusi barang.
"Kita harus berpikir sebagai satu kawasan. Bali, NTB, dan NTT memiliki potensi yang saling melengkapi dari energi, logistik, hingga pariwisata. Dengan integrasi dan sinergi, kita bisa mandiri dan efisien,” tambah Miq Iqbal.
Dalam pertemuan tersebut, ketiga gubernur menyepakati sepuluh bidang kerja sama yang akan dituangkan dalam Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS). Adapun Bidang-bidang tersebut diantaranya, Sosial, Pariwisata,Kebencanaan, Ketentraman dan Ketertiban, Pertanian dan Ketahanan Pangan, Komunikasi dan Informatika,Perindustrian dan Perdagangan, Perhubungan,Kelautan dan Perikanan, serta Penanaman Modal.
Penyusunan draf MoU akan dipimpin oleh Gubernur NTB bersama Kepala Bappeda dari tiga provinsi. Penandatanganan MoU dijadwalkan berlangsung di NTB pada 25 November 2025, sementara PKS akan ditandatangani di NTT pada 22 Desember 2025.
Sementara Gubernur Bali, I Wayan Koster, menyambut baik terbentuknya aliansi ini. Ia menilai kerja sama tersebut merupakan bentuk revitalisasi semangat kebersamaan yang telah terjalin sejak masa Sunda Kecil, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958.
"Ini bukan nostalgia, tapi kelanjutan sejarah dan kebutuhan masa depan. Bali, NTB, dan NTT punya akar dan masa depan yang sama untuk bersinergi dan berkolaborasi,” ujarnya.
Ditempat yang sama, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menegaskan pentingnya langkah konkret di bidang ekonomi, konektivitas, dan pariwisata antar tiga provinsi guna memperkuat daya saing kawasan timur Indonesia.
"Pertemuan ini menjadi tonggak awal terbentuknya Kerja Sama Regional Bali, NTB, dan NTT (KR BNN) yang diharapkan menjadi model integrasi pembangunan daerah berbasis potensi dan keseimbangan antarwilayah, " (Red).