RadarBumigora.Com.Mataram— Upaya memperkuat transparansi dan tata kelola program pemberdayaan koperasi dan UMKM di Nusa Tenggara Barat (NTB) terus digencarkan. Hal ini tergambar dari kunjungan Koordinator Pengawasan Akuntabilitas Pemerintah Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTB ke Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB, Rabu (3/12/2025).
Pertemuan berlangsung di ruang kerja Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM NTB, Muhamad Fauzan.
Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bagian dari penguatan koordinasi dan sinergi dalam pengawasan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah, terutama pada sektor koperasi dan UMKM yang menjadi fokus pembangunan ekonomi kerakyatan di NTB.
Dalam pertemuan itu, kedua pihak membahas sejumlah langkah strategis guna meningkatkan transparansi, kualitas pelaporan, serta tata kelola program pemberdayaan KUMKM. Penguatan sistem pengawasan juga menjadi sorotan agar berbagai program yang dilaksanakan pemerintah dapat berjalan tepat sasaran dan memberi manfaat nyata bagi pelaku usaha.
Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM NTB, Muhamad Fauzan, menyampaikan apresiasi atas kunjungan BPKP tersebut. Ia menegaskan komitmen dinas untuk terus meningkatkan akuntabilitas dan memastikan seluruh program berjalan sesuai regulasi.
"Kami sangat menyambut baik koordinasi ini. Penguatan sinergi dengan BPKP penting untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas pelaporan program pemberdayaan koperasi dan UMKM di NTB," ujar Fauzan.
Ia berharap kerja sama yang terjalin dapat semakin memperkuat sistem pengawasan dan mendorong pelaksanaan program yang lebih transparan, akuntabel, dan berdampak langsung bagi pelaku usaha di berbagai kabupaten/kota.
Dengan penguatan kolaborasi ini, Dinas Koperasi dan UKM NTB dan BPKP optimistis implementasi program pemberdayaan KUMKM dapat berjalan lebih terarah dan memberi kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.(Red).