RadarBumigora.Com.Mataram— Kuota haji Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada tahun 2026 mengalami peningkatan signifikan. Hal itu, disampaikan saat melakukan Silaturahmi Suksesi Haji Bersama Kementerian Haji dan Umroh Provinsi NTB di hotel Lombok Garden, Selasa, (23/12/2025).
Dari sebelumnya 4.499 jemaah pada tahun 2025, kuota haji NTB tahun 2026 naik menjadi 5.798 jemaah atau bertambah sebanyak 1.299 jemaah. Penambahan kuota ini berdampak langsung pada berkurangnya masa tunggu keberangkatan haji, dari semula 36 tahun menjadi 26 tahun.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Provinsi NTB, H. Lalu Muhammad Amin, SH, menjelaskan bahwa peningkatan kuota tersebut sejalan dengan kebijakan nasional pasca pembentukan Kementerian Haji dan Umrah yang secara struktural bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia.
“Kementerian Haji dan Umrah bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan mulai tahun 2026 akan menyelenggarakan seluruh kebijakan haji dan umrah, menggantikan peran yang sebelumnya diemban oleh Kementerian Agama,” ungkap H. Lalu Muhammad Amin.
Ia menambahkan, pembentukan Kementerian Haji dan Umrah didasarkan pada pengesahan perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang disahkan pada tahun 2025.
Sementara itu, pembentukan Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah di tingkat provinsi serta kabupaten/kota ditetapkan melalui Peraturan Menteri Haji dan Umrah Nomor 2 Tahun 2025 tertanggal 20 November 2025.
H. Lalu Muhammad Amin juga menyampaikan bahwa dirinya resmi dilantik sebagai Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Provinsi NTB pada 28 November 2025 di Jakarta.
Hingga saat ini, operasional Kanwil Kemenhaj NTB masih berkantor sementara di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTB.
Dengan bertambahnya kuota, jumlah kelompok terbang (kloter) haji NTB pada 2026 juga meningkat dari 12 kloter menjadi 15 kloter.
Kebijakan ini dinilai membawa harapan besar bagi masyarakat NTB yang selama ini harus menunggu puluhan tahun untuk dapat menunaikan ibadah haji.
Sementara itu, Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTB, H. Zamroni Aziz, S.HI., MH., memberikan apresiasi tinggi terhadap kebijakan strategis Presiden RI Prabowo Subianto yang membentuk Kementerian Haji dan Umrah secara khusus. Menurutnya, langkah tersebut menjadi babak baru dalam peningkatan fokus dan kualitas pelayanan jemaah haji nasional.
“Kami merasa bangga sekaligus bersyukur. Di satu sisi ada rasa haru karena sejarah panjang penyelenggaraan haji di Kemenag, namun di sisi lain kita bersyukur karena pemerintah ingin lebih fokus mengurus jemaah haji dengan segala kompleksitasnya. Tujuannya jelas, yaitu pelayanan yang lebih baik,” ujar Zamroni Aziz.
Ia juga mengucapkan selamat bekerja kepada seluruh jajaran Kementerian Haji dan Umrah, baik di tingkat wilayah maupun kabupaten/kota, seraya meyakini bahwa personel yang ditunjuk merupakan sumber daya berpengalaman di bidang penyelenggaraan haji.
Berkaca pada pelaksanaan haji tahun 2025 yang berjalan lancar dengan 12 kloter dari NTB, Zamroni Aziz optimistis penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 akan berlangsung lebih baik. Namun demikian, ia menegaskan bahwa urusan haji bukanlah tanggung jawab satu institusi semata.
“Pelaksanaan haji adalah hajat negara. Ini bukan hanya tugas Kementerian Haji dan Umrah, tetapi tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, TNI/Polri, tenaga kesehatan, hingga tokoh agama dan masyarakat,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa setiap kendala dalam penyelenggaraan haji akan berdampak luas, tidak hanya dirasakan oleh kementerian teknis, tetapi juga oleh daerah dan masyarakat secara keseluruhan.
Terkait kondisi geografis dan demografis NTB yang terdiri atas dua pulau besar, Lombok dan Sumbawa, serta tiga suku utama yakni Sasak, Samawa, dan Mbojo, Zamroni Aziz mengakui adanya tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan haji setiap tahunnya. Namun, menurutnya, keberagaman tersebut justru menjadi kekuatan melalui sinergi dan kerja sama lintas sektor.
“NTB ini luar biasa. Meski problematika setiap tahun berbeda, dengan kerja sama dan dukungan semua pihak, penyelenggaraan haji selalu dapat berjalan dengan baik. Kami sangat gembira dengan kehadiran kementerian baru ini di NTB untuk membawa perubahan yang lebih baik,” pungkasnya.
Dengan tren peningkatan kuota haji dari tahun ke tahun, kebijakan pembentukan Kementerian Haji dan Umrah diharapkan mampu menjawab kebutuhan tata kelola haji yang lebih responsif, profesional, dan berkualitas bagi masyarakat NTB pada musim haji 2026 mendatang. (Red)