RadarBumigora.Com.Lombok Timur – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) terus memperkuat komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya pada sektor transportasi penyeberangan dan layanan kesehatan. Komitmen tersebut ditegaskan Gubernur NTB, Dr. Lalu Muhamad Iqbal, dalam kegiatan yang diinisiasi Dinas Perhubungan (Dishub) NTB bersama ekosistem penyeberangan.
Kegiatan ini melibatkan sejumlah instansi terkait, di antaranya Karantina Kesehatan, Jasa Raharja, ASDP, serta para operator pelayaran. Gubernur Iqbal menekankan bahwa kolaborasi lintas lembaga menjadi kunci dalam mewujudkan layanan penyeberangan yang sehat, nyaman, dan ramah bagi masyarakat.
“Pelabuhan itu harus memberikan kesan yang baik. Kalau pelabuhannya hijau, bersih, dan nyaman, maka perjalanan bisa terasa seperti sedang jalan-jalan, bukan menjadi beban,” ujar Gubernur Iqbal.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur Iqbal juga menyoroti proyek strategis Bypass Port to Port (P2P) sebagai prioritas percepatan pembangunan infrastruktur konektivitas di NTB. Ia menjelaskan, studi kelayakan proyek P2P ditargetkan rampung pada akhir tahun ini dan diperkirakan terbit dalam dua minggu ke depan.
“Tahun depan kita fokus pada penyusunan DED, Amdal, serta pembebasan lahan. Konstruksi ditargetkan mulai awal 2027 dan rampung paling lambat 2028 dengan skema pembiayaan yang efisien serta terus dikonsultasikan dengan kementerian terkait,” jelasnya.
Dengan terbangunnya jalur baru tersebut, waktu tempuh penyeberangan Lembar–Kayangan yang saat ini mencapai sekitar enam jam diproyeksikan dapat dipangkas menjadi 1 jam 45 menit hingga dua jam. Menurut Gubernur Iqbal, dampak dari proyek ini sangat besar, mulai dari peningkatan jumlah pengguna jasa penyeberangan, efisiensi mobilitas logistik, hingga kemudahan akses wisatawan dari Bali menuju Lombok dan Sumbawa.
“Karena akses makin baik, masyarakat Pototano harus mulai berbenah dari sekarang untuk menyambut lonjakan penumpang di tahun 2027,” tegasnya.
Gubernur Iqbal juga memberikan apresiasi kepada ekosistem penyeberangan Kayangan–Pototano yang telah berkomitmen membantu masyarakat melalui kebijakan penyeberangan gratis atau keringanan biaya bagi ambulans, baik yang membawa pasien rujukan maupun jenazah.
Ia menegaskan kebijakan tersebut sangat penting mengingat banyak warga Bima dan Sumbawa yang harus dirujuk ke Mataram untuk mendapatkan layanan kesehatan. Biaya mobilitas ambulans dan pemulangan jenazah kerap menjadi beban berat bagi keluarga.
“Saat kampanye, pernah ada pemuda dari Bima bertanya bagaimana cara mengurangi biaya pemulangan jenazah dari Mataram. Saya jawab, pertanyaannya salah. Yang harus kita upayakan adalah membuat warga Bima tidak perlu lagi ke Mataram untuk berobat,” tuturnya.
Sebagai solusi jangka panjang, Pemprov NTB mendorong peningkatan fasilitas kesehatan di daerah. Salah satunya dengan menaikkan status RS Kota Bima dari tipe D menjadi tipe C melalui dukungan APBN, yang ditargetkan tahun depan sudah mampu menangani tiga penyakit rujukan terbesar, yakni stroke, cuci darah, dan jantung.
Selain itu, RS Manambai Sumbawa Barat juga ditingkatkan dari tipe C menjadi tipe B dan dijadwalkan diresmikan pada 17 Desember bertepatan dengan HUT ke-67 Provinsi NTB. Rumah sakit tersebut diharapkan mampu menangani layanan stroke, jantung, pemasangan ring, dan cuci darah, sehingga masyarakat Bima dan Sumbawa tidak selalu harus dirujuk ke Mataram.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Iqbal turut menyoroti berbagai keluhan masyarakat terkait kebersihan dan kenyamanan pelabuhan yang belum optimal, serta kondisi kapal yang bervariasi, mulai dari yang terawat hingga yang kurang terawat.
Ia meminta Dishub NTB untuk menyusun standar layanan dan standar infrastruktur pelabuhan di seluruh NTB, termasuk membuat sistem penilaian atau rating kondisi kapal di setiap pelabuhan guna mendorong operator meningkatkan kualitas perawatan.
“Masalah kapal itu bukan muda atau tua, tapi perawatannya. Asal dirawat dengan baik, kapal pasti layak pakai,” pesannya.
Lebih lanjut, Gubernur Iqbal menegaskan pentingnya menyiapkan sistem transportasi publik sejak dini agar pertumbuhan pariwisata di NTB tidak menimbulkan kemacetan seperti yang terjadi di Bali.
“Bali tahun ini menerima sekitar enam juta wisatawan dan sudah padat. Istanbul menerima 46 juta wisatawan per tahun, Wina 40 juta, tapi tetap lancar karena transportasi publiknya unggul. Kalau NTB ingin meningkatkan jumlah wisatawan, transportasi publik harus dibangun mulai sekarang,” tandasnya.
Menutup sambutannya, Gubernur Iqbal menyampaikan bahwa di usia ke-67 tahun Provinsi NTB, kualitas pelayanan publik harus semakin baik. Ia berharap pelabuhan dan kapal semakin nyaman dan aman, sistem transportasi semakin modern dan terintegrasi, serta ekosistem penyeberangan semakin solid dalam melayani masyarakat. (Red)