RadarBumigora.com, Lombok Barat – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui Dinas Kesehatan menggelar pertemuan lintas sektor dalam rangka percepatan penurunan stunting. Kegiatan ini berlangsung di Restaurant Ujung Landasan, Kecamatan Gerung, Rabu (22/10/2025), dan dihadiri Wakil Bupati Lombok Barat Umi Nurul Adha (UNA), Kepala Dinas Kesehatan Hj. Erni Suryani, kepala OPD terkait, para kepala puskesmas, serta unsur lintas sektor lainnya.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati UNA menegaskan bahwa percepatan penurunan stunting merupakan bagian dari upaya strategis daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Ia menyatakan, menurunkan angka stunting harus menjadi ikhtiar bersama, mulai dari pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dunia pendidikan, hingga masyarakat.
"Tujuan kita untuk percepatan penurunan stunting ini adalah menjadi ikhtiar bersama dalam menyiapkan generasi yang sehat dan cerdas,” ujarnya.
Wabup juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menghadirkan intervensi spesifik dan sensitif, terutama melalui peran aktif puskesmas sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan. Ia menegaskan, program penurunan stunting tidak bisa dibebankan hanya kepada Dinas Kesehatan, melainkan merupakan tanggung jawab kolektif seluruh elemen pembangunan.
“Kita harus bergerak bersama, dari desa hingga kabupaten, agar hasilnya bisa dirasakan nyata,” tegasnya.
Selain itu, edukasi kepada calon pengantin, ibu hamil, dan orang tua mengenai pentingnya gizi seimbang dan pemantauan tumbuh kembang anak juga disebut sebagai langkah fundamental dalam mencegah stunting sejak dini.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Lobar, Hj. Erni Suryani menyampaikan, berdasarkan data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) atau EDB-BB, angka stunting di Lombok Barat berada di kisaran 9,4 persen, sementara data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) menunjukkan angka sekitar 28 persen. Meski terdapat perbedaan angka akibat metode pengukuran yang berbeda, fokus pemerintah tetap pada aksi nyata di lapangan.
"Yang terpenting bukan membandingkan data, tetapi bagaimana kita bersama-sama menyelesaikan kasus stunting yang ada dan mencegah munculnya kasus baru,” ungkapnya.
Sebagai langkah konkret, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menargetkan penurunan angka stunting menjadi 4 persen pada tahun 2026. Sejumlah strategi telah disiapkan, termasuk program pemberian susu untuk anak di bawah usia dua tahun dan optimalisasi penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk mendukung pembiayaan intervensi.
Pertemuan ini juga menekankan pentingnya kesiapan data sebagai dasar pelaksanaan intervensi, serta penguatan koordinasi lintas instansi agar penanganan stunting dapat berjalan efektif, berkelanjutan, dan tepat sasaran. (Red).