RadarBumigora.com, Lombok Tengah — Tiga provinsi yang historisnya pernah berada dalam satu gugusan wilayah “Sunda Kecil” kembali menegaskan komitmen untuk bergerak maju bersama. Melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan Rapat Kerja Sama Regional Bali, NTB, dan NTT (KR BNN), lahir lima prioritas pembangunan kawasan yang akan mulai diimplementasikan pada 2026: pariwisata, konektivitas, energi, perdagangan, dan ekspor.
Pertemuan di NTB ini menjadi tindak lanjut dari diskusi perdana yang digelar pada 3 November lalu di Bali, yang melahirkan nama serta kerangka dasar KR BNN.
Kini, tiga gubernur kembali duduk bersama untuk mengesahkan MoU sekaligus mematangkan materi Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang direncanakan diteken pada 22 Desember mendatang di NTT.
Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan bahwa KR BNN dibangun atas dua pondasi utama: integration dan cooperation. Dua prinsip itu akan menjadi arah besar pembangunan kawasan ke depan.
“Cluster pertama adalah integrasi di tiga sektor: pariwisata, energi, dan konektivitas. Cluster kedua adalah kerja sama lintas sektor. Kami sepakat kerja sama ini harus mulai berjalan konkret di tahun 2026,” ujarnya saat membuka rapat kerja di Pertamina Grand Prix of Mandalika, Selasa (25/11/2025).
Dalam rapat kerja, Gubernur Iqbal memaparkan sejumlah usulan konkret yang dinilai siap direalisasikan pada 2026. Sektor pariwisata menjadi prioritas pertama, dengan tiga langkah besar diantaranya Penyusunan tagline dan tema bersama agar wisatawan melihat Bali, NTB, dan NTT sebagai satu kawasan wisata terpadu. Selanjutnya, promosi bersama dengan konsep one single tourism destination. Kemudian standarisasi layanan, mulai dari hotel bintang 3 hingga kelas khusus, agar pengalaman wisatawan seragam di seluruh kawasan.
“Supaya semangat kerja sama ini nyata, harus ada yang benar-benar bisnis dan ekonominya jalan. Tahun depan harus konkret dan bisa dicapai,” tegas Iqbal.
Selain pariwisata, Dinas Kominfo juga diminta menyusun Wikipedia Resmi KR BNN yang memuat sejarah, profil, dan program kerja kawasan.
Penguatan konektivitas menjadi fokus utama lainnya. NTB mengusulkan pembukaan sejumlah jalur baru, di antaranya Kapal cepat Sanur–Mandalika, Sanur–Senggigi, dan kajian jalur Mandalika–Labuan Bajo. Pembukaan rute feri baru, Penambahan rute udara antarprovinsi, Pengembangan jalur seaplane untuk resort–resort unggulan
“Kita siapkan jalur kapal cepat sebagai alternatif penerbangan antar destinasi pariwisata,” kata Iqbal.
Pada sektor energi, Iqbal melaporkan langkah awal yang telah ditempuh NTB dalam mempersiapkan pembangunan super grid energi terbarukan Bali–NTB–NTT. Pemerintah Inggris dan Singapura telah dimintai dukungan untuk studi kelayakan proyek ini.
“Semoga bisa mulai dikerjakan pada 2026,” ungkapnya.
Gubernur Iqbal juga menekankan pentingnya integrasi sektor perdagangan. Ia menginstruksikan Dinas Perdagangan di tiga provinsi untuk menginventarisasi kebutuhan komoditas yang dapat saling dipenuhi, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan, hingga kelautan.
Langkah berikutnya adalah mendorong ekspor bersama dengan Bali sebagai hub eksportir, sementara produk diproduksi oleh tiga provinsi. Label produk pun disepakati menggunakan tag: “Made in Bali, NTB, dan NTT.”
“Mulai sekarang tidak ada lagi hanya ‘Made in Bali’,” tegasnya.
Sementara Gubernur Bali, Dr. Ir. I Wayan Koster, M.M., menilai kerja sama tiga provinsi ini sebagai langkah besar yang belum pernah dilakukan di Indonesia.
“Ini pertama kalinya tiga gubernur secara historis mengembangkan kerja sama seperti ini. Kita harus mulai dari yang konkret dan langsung terasa manfaatnya,” ujarnya.
Ia menambahkan pentingnya membuka lebih banyak jalur udara agar konektivitas antarprovinsi semakin lancar.
Ditempat yang sama Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Lakalena, S.Si., A.pt, memberikan apresiasi atas kekompakan tiga provinsi.
“Ini luar biasa! Pemerintah, BUMN, BUMD, pengusaha, semua hadir. Masa lalu Sunda Kecil adalah modal besar untuk masa kini dan masa depan,” ungkapnya.
Ia juga mengundang seluruh kepala daerah, BUMN/BUMD, dan OPD NTB untuk hadir dalam pertemuan lanjutan di Labuan Bajo pada Desember mendatang.
Pertemuan yang dihadiri Wakil Gubernur NTB, petinggi perusahaan nasional, kepala daerah, asosiasi pengusaha, dan OPD provinsi tersebut menghasilkan komitmen bersama bahwa kolaborasi Bali–NTB–NTT harus bergerak dari konsep menuju implementasi mulai 2026.
Penyatuan promosi pariwisata, pembukaan jalur transportasi baru, serta penguatan perdagangan menjadi pijakan awal menuju kawasan yang lebih terintegrasi, kompetitif, dan berdaya saing global. (Red).