RadarBumigora.com.Lobar- Menindaklanjuti arahan Bupati Lombok Barat, pemerintah daerah kembali melakukan penataan kawasan wisata Senggigi, khususnya di sepanjang jalur utama dari depan Aruna hingga Pasar Seni. Hal ini, sebagai langkah awal, Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Lombok Barat menggelar apel kesiapan yang dipimpin langsung Kasat Pol PP Lombok Barat di halaman Kantor Camat Batulayar, Jumat (21/11/2025).
Setelah sebelumnya dilakukan sosialisasi kepada para pedagang, Sat Pol PP bersama unsur pemerintah desa dan kecamatan, Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan, DLH, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Diskop UKM, serta Dinas PMD melaksanakan penertiban terhadap pedagang yang belum membongkar lapak maupun masih meninggalkan gerobak di badan jalan.
Kasat Pol PP Lombok Barat, I Ketut Rauh, menegaskan bahwa penertiban dilakukan untuk menjaga ketertiban umum sekaligus memperindah kawasan wisata Senggigi. “Kami sudah memberikan kesempatan dan sosialisasi sebelumnya. Penertiban hari ini merupakan langkah terakhir agar area ini kembali rapi,” ujarnya.
Rauh menambahkan, pihaknya akan terus memantau aktivitas pedagang yang belum patuh terhadap aturan, terutama yang masih meninggalkan lapak atau gerobak di area terlarang. Ia memastikan penertiban dilakukan secara berkelanjutan dengan pendekatan humanis. “Kami tidak ingin merugikan pedagang. Yang kami inginkan hanya keteraturan. Pedagang tetap bisa mencari nafkah, tetapi harus mengikuti aturan agar tidak mengganggu estetika kawasan wisata,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjaga ketertiban ruang publik. “Penataan Senggigi ini bukan kerja satu dinas saja. Ini kerja bersama. Kalau kawasan bersih dan tertib, wisatawan akan merasa nyaman dan akan kembali datang,” katanya.
Pemerintah berharap penataan ini membuat kawasan Senggigi semakin rapi, aman, dan menarik bagi wisatawan, sehingga mampu mendorong peningkatan kunjungan dan pertumbuhan ekonomi lokal. Seluruh rangkaian penertiban berlangsung lancar tanpa hambatan, dengan pedagang memberikan respons positif terhadap upaya pemerintah daerah. (Red)